DEKLARASI DAMAI PILKADES SERENTAK 2026 DESA BERINGIN, WUJUD KOMITMEN MENJAGA DEMOKRASI YANG AMAN DAN KONDUSIF

  • Jun 05, 2026
  • H. M. Zainuri

Beringin, Alalak – Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2026, Panitia Pilkades Desa Beringin menggelar kegiatan Deklarasi Damai Pilkades Serentak 2026 yang dilaksanakan di Balai Desa Beringin, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh para calon Kepala Desa Beringin beserta tim pendukung, Panitia Pilkades, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Panitia Pengawas Kecamatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat keamanan, serta unsur pemerintah desa.

Deklarasi damai ini merupakan bentuk komitmen bersama seluruh pihak untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas selama seluruh tahapan Pilkades berlangsung serta menciptakan pemilihan yang demokratis, jujur, adil, dan bermartabat.

Dalam sambutannya, Ketua Panitia Pilkades Desa Beringin mengajak seluruh calon kepala desa dan para pendukungnya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi serta mengedepankan persatuan dan kesatuan masyarakat desa.

Pada kesempatan tersebut, seluruh calon kepala desa secara bersama-sama membacakan dan menandatangani naskah deklarasi damai yang berisi komitmen untuk melaksanakan kampanye secara santun, tidak melakukan politik uang, tidak menyebarkan berita bohong atau ujaran kebencian, serta siap menerima hasil pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kegiatan deklarasi damai ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh calon kepala desa, dilanjutkan dengan doa bersama untuk kelancaran seluruh tahapan Pilkades Serentak Tahun 2026.

Dengan terselenggaranya Deklarasi Damai Pilkades Serentak 2026 ini, diharapkan pelaksanaan Pilkades di Desa Beringin dapat berjalan aman, lancar, demokratis, serta menghasilkan pemimpin desa yang amanah dan mampu membawa kemajuan bagi masyarakat Desa Beringin.

 

 

 

 

 

DEKLARASI KAMPANYE DAMAI
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
TAHUN 2026

  1. KAMI SELAKU CALON KEPALA DESA SEPAKAT BERSAMA-SAMA AKAN MEMATUHI DAN MELAKSANAKAN KAMPANYE SECARA TERTIB, AMAN, DAMAI, SOPAN, BERMARTABAT DAN PENUH TANGGUNG JAWAB DEMI TERSELENGGARANYA PILKADES SERENTAK TAHUN 2026 SECARA DEMOKRATIS;
  2. KAMI SELAKU CALON KEPALA DESA SEPAKAT BERSAMA-SAMA MENGHINDARI KAMPANYE YANG TIDAK SIMATIK YANG DAPAT MENIMBULKAN KONFLIK SOSIAL DAN BERUPAYA TERCIPTA SUASANA SEJUK DI MASYARAKAT;
  3. KAMI SELAKU CALON KEPALA DESA SEPAKAT BERSAMA-SAMA DALAM BERKAMPANYE SELALU MENJUNJUNG TINGGI AZAS LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR, ADIL, TERBUKA DAN TIDAK AKAN MELAKUKAN TINDAK KECURANGAN;
  4. KAMI SELAKU CALON KEPALA DESA SEPAKAT BERSAMA-SAMA DALAM BERKAMPANYE DAPAT MENGENDALIKAN PARA PENDUKUNG, TIDAK MELAKUKAN MEMUSUHI, MASSA YANG BERPOTENSI MENGAKIBATAKAN GESEKAN ANTARMASSA, DAN BERSEDIA UNTUK DIAMBIL TINDAKAN OLEH PIHAK YANG BERWAJIB APABILA TERJADI GANGGUAN SERTA BERSEDIA MENCIPTAKAN SITUASI YANG KONDUSIF;
  5. KAMI SELAKU CALON KEPALA DESA SEPAKAT BERSAMA-SAMA SIAP MENERIMA KEKALAHAN DAN KEMENANGAN SERTA DAPAT MENERIMA HASIL PILKADES SERENTAK TAHUN 2026;
  6. KAMI SELAKU CALON KEPALA DESA SEPAKAT BERSAMA-SAMA SIAP MENJAGA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN SIAP MEMATUHI DAN MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SERTA MENGEDAPANKAN ETIKA DAN MORAL SELAMA PELAKSANAAN PILKADES SERENTAK TAHUN 2026;
  7. KAMI SELAKU CALON KEPALA DESA BERSEDIA UNTUK TIDAK MELAKUKAN PROVOKASI APABILA TIDAK TERPILIH DALAM PROSES PILKADES SERENTAK TAHUN 2026 DAN SIAP MENDUKUNG CALON KADES TERPILIH;
  8. KAMI SELAKU CALON KEPALA DESA TIDAK AKAN MENCEDERAI ADANYA PRAKTEK JUAL BELI SUARA DAN PENYUAPAN KEPADA PARA PENYELENGGARA PEMILIHAN DAN MASYARAKAT SERTA MENERIMA SANKSI BILA TERBUKTI MELAKUKAN PELANGGARAN;
  9. KAMI SELAKU CALON KEPALA DESA APABILA MELANGGAR YANG TERCANTUM DALAM DEKLARASI PILKADES DAMAI INI, BERSEDIA DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI DAN BERSEDIA DITUNTUT SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.